Strategi Pemerintah dalam Menghadapi Konflik Laut Cina Selatan

Menavigasi Gelombang Sengketa: Strategi Indonesia di Laut Cina Selatan untuk Kedaulatan dan Stabilitas

Laut Cina Selatan (LCS) adalah salah satu arena geopolitik paling kompleks di dunia, tempat berbagai negara mengklaim kedaulatan atas pulau-pulau, terumbu karang, dan wilayah laut yang kaya sumber daya. Meskipun Indonesia bukan negara pengklaim teritorial di LCS dalam konteks sengketa utama antarnegara, kepentingan nasional Indonesia, terutama terkait kedaulatan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Natuna dan kebebasan navigasi, sangatlah vital. Lantas, bagaimana strategi pemerintah Indonesia dalam menghadapi "gelombang sengketa" ini?

Indonesia menerapkan pendekatan multi-jalur yang seimbang, menggabungkan ketegasan dalam prinsip dan diplomasi kooperatif:

1. Diplomasi Preventif dan Dialog Konstruktif:
   Indonesia secara konsisten mengedepankan jalur diplomatik sebagai solusi utama. Melalui forum-forum regional seperti ASEAN, ASEAN Regional Forum (ARF), dan East Asia Summit (EAS), Indonesia mendorong dialog terbuka dan transparan antarnegara. Tujuannya adalah membangun saling percaya, mencegah eskalasi konflik, dan mencari solusi damai yang dapat diterima semua pihak. Indonesia juga aktif mempromosikan penyelesaian Code of Conduct (COC) yang mengikat dan efektif.

2. Penegakan Hukum Internasional (UNCLOS 1982):
   Ini adalah fondasi utama strategi Indonesia. Pemerintah bersikukuh bahwa semua klaim di LCS harus sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982, yang telah diratifikasi banyak negara. Indonesia menolak klaim historis yang tidak memiliki dasar hukum internasional, seperti "sembilan garis putus-putus" Tiongkok yang tumpang tindih dengan ZEE Natuna. Penegakan UNCLOS menjadi payung hukum bagi tindakan Indonesia untuk melindungi hak berdaulatnya di perairan Natuna.

3. Penguatan Kapasitas Maritim Nasional:
   Tanpa bermaksud memiliterisasi wilayah, Indonesia secara bertahap memperkuat kemampuan pengawasan dan penegakan hukum di laut. Ini termasuk peningkatan patroli oleh Badan Keamanan Laut (Bakamla), TNI Angkatan Laut, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di wilayah ZEE Natuna untuk menindak aktivitas ilegal, seperti pencurian ikan atau pelanggaran batas wilayah. Langkah ini bertujuan untuk menunjukkan kehadiran negara dan melindungi sumber daya maritim.

4. Peran Sentral ASEAN:
   Indonesia percaya pada kekuatan kolektif ASEAN sebagai arsitektur keamanan regional. Sebagai anggota senior, Indonesia berupaya menjaga kesatuan dan sentralitas ASEAN dalam menyikapi isu LCS. ASEAN diharapkan dapat menjadi jembatan komunikasi dan memfasilitasi solusi regional yang inklusif, bukan hanya antara negara-negara pengklaim, tetapi juga dengan kekuatan besar di luar kawasan.

Kesimpulan:

Strategi pemerintah Indonesia di Laut Cina Selatan adalah perpaduan antara ketegasan kedaulatan yang berlandaskan hukum internasional dan diplomasi kooperatif untuk menjaga stabilitas regional. Indonesia tidak mencari konfrontasi, namun tidak akan berkompromi pada hak-hak berdaulatnya. Dengan menavigasi kompleksitas ini secara bijak, Indonesia berharap dapat berkontribusi pada terciptanya perdamaian, keamanan, dan kemakmuran di salah satu jalur pelayaran paling penting di dunia.